Standar Kebijakan Informasi

---

Prosedur Permintaan Informasi

• Pemohon Informasi datang ke desk layanan informasi dan mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan fotokopi KTP pemohon dan pengguna informasi.
• Petugas memberikan tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik kepada pemohon.
• Petugas memproses permintaan sesuai dengan formulir yang telah ditandatangani.
• Petugas menyerahkan informasi sesuai permintaan. Jika termasuk informasi yang dikecualikan, PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
• Jika informasi belum tersedia di website Pemerintah Provinsi, PPID Utama meneruskan permintaan ke SKPD terkait sebagai PPID Pembantu.
• Petugas memberikan tanda bukti penyerahan informasi kepada pemohon.
• Seluruh proses dicatat dan dibukukan.

Jangka Waktu Penyelesaian

• Proses dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan.
• Penyelesaian paling lambat 10 hari kerja sejak diterima. PPID akan menyampaikan pemberitahuan apakah informasi berada di bawah penguasaannya atau tidak.
• Waktu dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja.
• Informasi disampaikan secara langsung, email, faks, atau pos.
• Jika informasi diterima, surat pemberitahuan akan mencantumkan isi, format (soft copy atau tertulis), dan biaya jika ada.
• Jika ditolak, surat pemberitahuan akan mencantumkan alasan berdasarkan UU KIP.

Biaya/Tarif

• PPID menyediakan informasi secara gratis.
• Untuk penggandaan, pemohon dapat melakukan fotokopi sendiri atau menyediakan media seperti CD/DVD atau flashdisk.

Hak Pemohon Informasi

• Berhak meminta seluruh informasi kecuali yang dikecualikan, seperti:
  • Menghambat proses penegakan hukum.
  • Mengganggu kepentingan kekayaan intelektual dan persaingan usaha sehat.
  • Membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
  • Mengungkap kekayaan alam atau rahasia pribadi.
  • Merugikan hubungan luar negeri atau ketahanan ekonomi nasional.
  • Informasi yang dirahasiakan berdasarkan Undang-undang atau belum didokumentasikan.
• Berhak atas tanda terima permintaan berupa nomor pendaftaran.
• Berhak atas pemberitahuan tertulis diterima atau tidaknya permintaan dalam 10 hari kerja.
• Badan Publik dapat memperpanjang waktu 7 hari kerja.
• Berhak atas informasi mengenai biaya penggandaan jika ada.
• Jika tidak puas, dapat mengajukan keberatan ke atasan PPID dalam waktu 30 hari kerja.
• Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis dalam 30 hari kerja.
• Jika masih tidak puas, dapat mengajukan sengketa ke Komisi Informasi dalam waktu 14 hari kerja sejak tanggapan diterima.

.

Admin Biro Kesra.